Demokrat Tak Bakal Usung Habib Rizieq di 2019

Jakarta - Setelah direkomendasikan Persaudaraan Alumni (PA) 212 sebagai salah satu calon presiden, Habib Rizieq Syihab butuh 'tiket' menuju Pilpres 2019. Partai Demokrat (PD) sebagai yang belum bersikap, langsung menutup pintu bagi Rizieq.

"Terkait suara Demokrat, apakah akan mendukung HRS? Sepertinya tidak akan," kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Rabu (30/5/2018).

Domino QiuQiu

Ada alasan Demokrat enggan mengusung Rizieq di 2019. Mereka ingin mengusung kader sendiri untuk berlaga di pilpres mendatang.

"Karena kami juga akan mengajukan capres atau cawapres. Jadi tidak mungkin HRS didukung Demokrat karena Demokrat akan dukung kader sendiri," tegas Ferdinand.

Meski demikian, Ferdinand menghormati rekomendasi PA 212 soal pencapresan Rizieq. Ferdinand juga mendoakan Rizieq bisa mendapatkan 'tiket'.

"Ya bagus kalau PA 212 ingin majukan HRS sebagai capres. Semoga beliau mendapat partai 20% agar bisa nyapres sebagaimana impian dan rekomendasi PA 212," ucapnya.

Poker Online Uang Asli

Habib Rizieq direkomendasikan sebagai capres oleh PA 212 setelah melalui proses rapat koordinasi nasional (Rakornas). Selain Habib Rizieq, ada Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, dan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra yang diusulkan PA 212 sebagai capres.

"Berdasarkan suara-suara pendapat yang masuk, dalam rakornas tadi, sebagian besar peserta rakornas menginginkan agar PA 212 memperjuangkan imam besar umat Islam HRS untuk menjadi capres RI," kata Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif.

Read More

Bawaslu akan Panggil Sudrajat dan Syaikhu soal Kaus #2019GantiPresiden

Depok - KPU dan Bawaslu akan mengkaji tindakan paslon Sudrajat-Syaikhu yang memamerkan kaus putih dengan tulisan #2019GantiPresiden. KPU dan Bawaslu akan menilai ada-tidaknya pelanggaran.

"Nanti kita akan kaji sama-sama dengan Bawaslu," kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat di gedung balairung kampus Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Senin (14/5/2018).

Yayat menyesalkan peristiwa ini terjadi karena membuat percekcokan. Ia mengatakan, pada Selasa (15/5) akan menggelar rapat dengan Bawaslu terkait insiden ini.

NonaPoker

"Kalau situasinya seperti ini, kan mencederai demokrasi. Demokrasi itu kan mirip sesuatu kompetensi yang harus damai. Kalau kemudian ada seperti ini tercorenglah, ya. Mudah-mudahan ke depan (tidak terjadi lagi)," ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Jabar Yusuf Kurnia mengatakan Bawaslu akan mencari ada-tidaknya unsur pelanggaran pidana maupun administrasi. Selain itu, jika kasus berproses, akan ditangani dengan cepat.

DominoQQ

"Kita akan proses, pengawal pemilu punya kewenangan menilai suatu peristiwa. Kami punya rentang waktu tujuh hari untuk menentukan ini pelanggaran atau tidak. Nanti kita nilai prosesnya," sambungnya.

Nantinya Bawaslu akan memanggil pasangan 'Asyik' tersebut. Pemanggilan itu guna mencari tahu apakah perlu dikenai sanksi atau tidak. Ia mengatakan sebelumnya ada imbauan tidak berkampanye yang menyinggung isu sensitif.

"Pasti, tadi kami ingin ada kesepahaman dari peristiwa ini. Bawaslu-KPU dengan paslon berkomitmen menjaga situasi kondusif Pilgub Jabar. Untuk tidak masuk ke area sensitif, menyangkut Pemilu 2019," kata Yusuf.

Read More

Amien Rais Sebut Indonesia Bangsa Bodoh

Yogyakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais kembali menyoroti masalah undang-undang di Indonesia yang dianggap pro asing itu merugikan rakyat. Salah satunya adalah UU migas. Oleh karena itu, ia menyebutkan bangsa Indonesia adalah bangsa pekok (bodoh). Apa alasannya?

"Ini ada UU yang aneh dan ajaib. Bahwa gas alam di perut bumi Indonesia, itu boleh digunakan oleh bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi kebutuhannya," kata Amien saat mengisi ceramah di Masjid Muthohirin Yogyakarta, Kamis (10/5/2018) malam.

Poker Online Uang Asli

Menurutnya, kebijakan tersebut aneh. Sebab, kebutuhan dalam negeri dikorbankan hanya demi memenuhi kebutuhan negara lain, seperti Tiongkok, Taiwan, dan Singapura.

"Ini mesti bangsa pekok (bodoh)," sindirnya.

Akibat kebijakan tersebut, lanjut Amien, Pabrik Pupuk Iskandar Muda di Aceh berhenti beroperasi karena tidak mendapatkan suplai bahan bakar penggerak mesin. Padahal di dekatnya terdapat tambang gas alam.

"Ini sebuah keanehan yang tidak masuk akal. Itu (gas alam) berkontainer-berkontainer dibawa oleh truk dari koorporasi gas, sebelum dibawa ke China itu melewati (Pabrik) Pupuk Iskandar Muda," ungkapnya.

"Jadi pabrik pupuk di Aceh itu kelenger, tidak bisa berfungsi karena gasnya yang hanya beberapa puluh kilometer dari (pabrik pupuk) itu dijual dulu ke China," lanjutnya.

Selain UU migas, kata Amien, kasus Freeport menjadi contoh lainnya dari kebodohan bangsa Indonesia. Sebab, hasil tambang emas terbesar di dunia tersebut hanya sebagian kecil yang bisa dinikmati bangsa ini.

"Kita ini, karena bangsa jongos membuat sebuah kesepakatan kontrak karya itu," ungkapnya.

Capsa Susun Online Uang Asli

"Tidak ada bangsa yang lebih pekok dari pada bangsa kita," tandasnya

Ia mengatakan, kini mayoritas umat Islam di Indonesia hanya bisa menjadi penonton. Penggerak ekonomi, pemegang kendali kekuasaan elit politik jarang dipegang kalangan umat Islam. Akibatnya, umat Islam di Indonesia semakin terpinggirkan.

"Sekarang ini jelas sekali umat Islam itu menjadi umat yang marginal, di pinggiran. Karena hampir semua kehidupan nasional tidak ada di tangan umat Islam. Pertambangan di tangan mereka, pertanian di tangan mereka, perkebunan mereka," sebutnya.

Baca juga: Pengancam 'Bunuh Sultan' Ditangkap, Apa Tanggapan Sultan HB X.

Amien tidak menyebutkan siapa mereka yang dimaksudnya. Namun, sekali lagi dia mengingatkan agar umat Islam di Indonesia lebih berpartisipasi di kancah politik. Dengan harapan umat Islam bisa ikut andil dalam menentukan arah pembangunan.

Selanjutnya, Amien menerangkan, ajakannya agar umat Islam di Indonesia lebih berpartisipasi dalam berpolitik bukan berarti dia mendukung ditegakkannya sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam di indonesia.

AduQQ

"Jadi, saya, kita Muhammadiyah itu memang tidak ada, seperti NU juga, tidak ada pikiran membangun negeri Indonesia ini menjadi negara syariah, ini tidak. Saya juga menolak," tegasnya.

"Karena kalau kita bicara negara syariah, langsung TNI, Polri dan kaum nasionalis macam-macam itu yang akan masang kuda-kuda. Oleh sebab itu, opsi ini (membangun negara syariah) tidak kita ambil," pungkas Amien.

Amien juga meminta umat Islam di Indonesia lebih berpartisipasi dalam perpolitikan nasional. Harapannya umat Islam di indonesia tidak terus tertinggal, baik dari segi ekonomi, politik dan segi lainnya.

"Umat Islam di Indonesia ini (88,5 persen dari jumlah penduduk), itu perlu punya partisipasi, punya hak menentukan negeri ini di dalam kekuasaan politik," kata Amien.

Read More